TIPE BUDAYA POLITIK SEJALAN DENGAN PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK YANG BERLAKU

01.30 |

TIPE BUDAYA POLITIK SEJALAN DENGAN PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK YANG BERLAKU

PERKEMBANGAN TIPE BUDAYA POLITIK SEJALAN DENGAN PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK YANG BERLAKU

Pada negara-negara demokrasi pada umumnya, partisipasi warga negaranya dapat mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan (policy). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang mennyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksid untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.Partisipasi biasa bersifat individual dan atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Sedangkan menurut Hebert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela diri waga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan cara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
Negara sebagai suatu organisasi merupakan satu sistem politik yang menyangkut proses penentuan atau pelaksanaan tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menujukan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik berikut ini :
1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara.
2. Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijaksanaan pemerintah.
3. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih dan memilih, misalnya kampenye, menjadi pemilih aktif, atau menjadi anggota perlemen.
4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warga pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa, petisi ,protes, dan demontrasi.

Menganalisis perkembangan tipe budaya politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku.

1. Budaya Parokial

Ditandai oleh adanya orang-orang yang sama sekali tidakmenyadari / mengabaikan adanya pemerintahan dan politik.

MASYARAKAT PRA-INDUSTRIAL. Contohnya masyarakat pedesaan, buta huruf, petani.

2. Budaya Subjek

Ditandai oleh ciri-ciri orientasi warga negara yang secara pasif patuh kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan UU, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilu.

MASYARAKAT SISTEM OTORITER. Contohnya negara yang pemerintahannya berpusat pada satu orang saja.

3. Budaya Partisipan

Ditandai oleh adanya orientasi warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan politik sangat tinggi, seperti dalam pemungutan suara dan memperoleh informasi cukup banyak tentang kehidupan politik.

MASYARAKAT INDUSTRI. Contohnya : PNS, dosen, masyarakat perindustrian.

KESIMPULAN

Budaya politik yang harus dikembangkan dalam suatu negara termasuk Indonesia adalah tipe budaya politik yang harus sejalan dengan system politik yang berlaku di Indonesia. Karena Indonesia menganut system politik demokrasi pancasila, maka budaya politik yang sebangun dengan system politik demokrasi pancasila adalah tipe budaya politik partisipan.Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 , yaiti kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Jadi Budaya politik yang harus dikembangkan di Indonesia adalah budaya politik partisipan, hal ini karena budaya politik partisipan sesuai dengan system politik demokrasi di Indonesia.

Sumber: